Ditjen Bina Pemdes Gelar Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
Sabtu, 22 Juni 2024
Ditjen Bina Pemdes Gelar Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
Sabtu, 22 Juni 2024
Bank Dunia Nilai Pelaksanaan P3PD Sudah Berjalan Dengan Baik
Sabtu, 18 Mei 2024
Bank Dunia Nilai Pelaksanaan P3PD Sudah Berjalan Dengan Baik
Sabtu, 18 Mei 2024
Ratusan Peserta Pelatihan Aparatur Desa Gelombang 3 di Gelar di Provinsi Sumatera Barat
Jumat, 06 Oktober 2023
Ratusan Peserta Pelatihan Aparatur Desa Gelombang 3 di Gelar di Provinsi Sumatera Barat
Jumat, 06 Oktober 2023
Rakornas : “Kick Off” Kemendagri dan Panglima TNI Tabuh Gong P3PD
Rabu, 12 Juli 2023
Rakornas : “Kick Off” Kemendagri dan Panglima TNI Tabuh Gong P3PD
Rabu, 12 Juli 2023
Aset Tertata, Desa Sejahtera
Kamis, 11 Mei 2023
Aset Tertata, Desa Sejahtera
Kamis, 11 Mei 2023
IDM Provinsi Sumbar Meningkat Signifikan
Jumat, 05 Mei 2023
IDM Provinsi Sumbar Meningkat Signifikan
Jumat, 05 Mei 2023
BUKU TAMU 
SURVEI 
AGENDA 
BANK DATA 
PERSONIL 
STRUKTUR 
SASARAN 
GIS 
Sambutan
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) merupakan program Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. P3PD dilaksanakan oleh 4 (empat) kementerian dan lembaga. Keempat Kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas).
P3PD diarahkan untuk hal – hal sebagai berikut : (1) mendorong efisiensi dan efektifitas penguatan desa, melalui pengembangan dan peningkatan sistem dukungan. (2) memperkuat kapasitas kelembagaan dan sistem akuntabilitas yang akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja di tingkat desa. (3) reformasi sistem pendukung, pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah melalui inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien; penguatan data, pengembangan sistem monitoring dan pelaporan, serta umpanbalik yang efektif. (4) membawa perubahan sistem pembinaan dan pengawasan kepada desa dan pemerintah daerah. (5) adanya inovasi pengembangan sistem peningkatan kapasitas yang lebih efisien dengan menggunakan teknologi digital.