Padang - Indek Nagari/Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 mengalami kemajuan cukup signifikan. Hal ini di tandai dengan meningkatnya jumlah Nagari/desa mandiri, Nagari/Desa maju serta menurunya jumlah Nagari/Desa sangat tertinggal, Nagari/Desa tertinggal dan Nagari/Desa berkembang, demikian paparan Gubernur Povinsi Sumatera Barat, H. MAHYELDI, S.P. Datuak Marajo dihadapan peserta Rapat Koordinasi Walinagari di Pangeran Beach Hotel, tanggal 3 Mei 2023.
Dalam paparan itu, ditampilkan data IDM Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dalam bentuk persentase.
Lebih lanjut dijelaskan, IDM merupakan tools untuk memotret perkembangan kemandirian Nagari/Desa dan mengarahkan intervensi dalam kebijakan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat dan berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa.
Kemajuan ini perlu dikawal dan dipacu terus. Sebab, dari pemetaan issu-issu strategis di Sumatera Barat ada beberapa hal yang harus perhatian antara lain, terdapatnya ketimpangan kualitas SDM antar wilayah--khususnya antar wilayah administratif kota dan kabupaten, masih lemahnya daya saing dan nilai tambah UMKM dan sektor pariwisata, serta daya saing dan produktivitas sektor pertanian.
Untuk itu, Walinagari/Kepala Desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah perlu memahami gambaran sosial ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Hal itu sebagai pedoman dalam intervensi percepatan peningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari/Desa. Juga, perlu diperkuat singkronisasi dan sinergisitas dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Kemajuan tingkat Nagari/Desa sangat penting untuk diperjuangkan karena jika Nagari/Desa maju maka kabuapten dan provinsi secara otomatis juga akan menjadi maju, pungkas Mahyeldi dihadapan 156 Walinagari peserta Rapat Koordinasi.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat, Amasrul, S.H. menjelaskan tujuan utama dari Rakoord ini untuk membangun koordinasi, sinergisitas dan komitmen bersama guna mewujudkan percepatan pembangunan di tingkat nagari. Dan, dipilihnya Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ini menjadi agenda prioritas karena terbanyak melakukan pemekaran nagari pada tahun 2022.
“Dengan demikian, kegiatan Rapat Koordinasi juga sebagai sarana bagi Walinagari, terutama nagari pemekaran untuk saling bersinergi dan saling memperkuat kapasitas tentang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Nagari,” ujar Amasrul seraya berharap agar Walinagari lebih aktif menyelaraskan program dan kegiatan dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. (ID.13.02.016).
